Orang Bijak

Ada satu kegiatan rutin tahunan tiap Maret yang konon bisa menjadi indikator seberapa bijak suatu individu warga negara Indonesia. Kegiatan itu adalah mengisi SPT Tahunan untuk melaporkan pajak penghasilan yang telah dibayarkan selama setahun yang telah lewat. Thanks to the old-and-everlasting slogan of Direktorat Jenderal Pajak (DJP): “Orang Bijak Taat Pajak”.

Indonesia memang menganut sistem self assessment dalam hal pelaporan pajak penghasilan. Jadi si wajib pajak lah yang punya tanggung jawab buat ngitung pajak terutang/pajak yang udah dipotong sama institusi tempat dia bekerja. Dulu perkara isi mengisi SPT PPh ini ribetnya bukan main, apalagi untuk yang masih awam istilah-istilah perpajakan. Untungnya sudah dua tahun belakangan pelaporan SPT di tempat saya bekerja wajib dilakukan via e-filing (online) yang cukup memudahkan. Tidak lagi harus mengisi form-nya secara manual, melampirkan bukti potong, lalu menyetorkannya ke KPP terdekat. Kini semua dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Praktis.

Tapi ada satu hal yang cukup menggelitik hati saya tahun ini. Setelah mengisi form 1770SS (iya, penghasilan setahun saya belum memadai untuk bisa mengisi form 1770S *hiks*) yang pada dasarnya tinggal nyocokin aja sama data di bukti potong dari bendahara dan bertujuan mencapai hasil “nihil”, ternyata untuk tahun ini saya tidak perlu membayar pajak penghasilan. Nol. Tidak ada sepeser rupiah pun.

Ternyata tahun ini penghasilan tahunan saya masih di bawah treshold Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tapi ini tak mungkin. Tahun lalu saya masih bisa memberi sumbangsih ke kas negara dengan jumlah yang cukup lumayan (menurut ukuran saya). Apa sekarang negara sudah tidak butuh kontribusi fiskal (meskipun, memang, hanya recehan) dari PNS golongan ala kadarnya macam saya ini? Di satu sisi harga diri ini bak tercabik, tapi di sisi lain ada rasa senengnya juga penghasilan tetep utuh (oh the hypocrisy).

Faktanya adalah pemerintah ternyata telah menaikkan PTKP untuk tahun pajak 2015 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2015. Untuk wajib pajak yang belum memiliki tanggungan, PTKP naik menjadi Rp 36.000.000 dari sebelumnya ‘cuma’ Rp 24.300.000. Jadi untuk yang penghasilan tahunannya di bawah Rp 36 juta, itu artinya negara don’t give a shit about your income tax anymore. The state won’t impose tax on your income because your personal wealth is not significant enough for the well-being of the country. Dengan kata lain yang lebih sederhana: I’m officially poor :”) Apalagi setelah tau kalo salah satu alasan menaikkan PTKP adalah untuk menyesuaikan dengan kenaikan UMP di beberapa provinsi (meskipun ini sebenarnya tidak apple-to-apple karena PTKP bersifat nasional, sedangkan UMP/K bersifat regional). Hitung punya hitung, UMP DKI Jakarta saja saat ini sebesar Rp 3,1 juta/bulan, yang kalau diakumulasikan selama setahun menjadi Rp 37,2 juta, telah melebihi PTKP sehingga layak menjadi objek pajak. Jadi kalo ada abdi negara yang penghasilan tahunannya bahkan masih di bawah PTKP, itu berarti……..

…pengabdian kepada bangsa dan negara itu memang tak ternilai harganya :) *diplomatis*

Jujur, awalnya rada aneh pas nyadar kalo pemerintah udah naikin PTKP lewat PMK 122/2015. Bukannya pemerintah sekarang lagi giat-giatnya naikin penerimaan negara dari pajak? Naiknya PTKP kan otomatis membuat potensi penerimaan negara dari Pajak Penghasilan jadi berkurang karena banyak yang sebelumnya penghasilannya wajib dipajakin trus sekarang jadi gak harus bayar pajak lagi? Tapi ternyata jika dilihat dari perspektif lainnya, kenaikan PTKP ini dampaknya gak terlalu signifikan pada penerimaan negara dan justru bisa menaikkan potensi penerimaan. Seperti dikutip dari rilis resmi Kementerian Keuangan terkait PMK ini:

Ada beberapa pertimbangan pokok penyesuaian besaran PTKP di tahun ini. Pertama,untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga  kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Kedua, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah. Ketiga, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada Q1 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%, terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Oleh karena itu, Pemerintah sedang berupaya keras untuk mendorong naiknya kembali laju pertumbuhan ekonomi di paruh kedua tahun ini melalui naiknya permintaan domestik dengan tetap mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa saat ini kita tidak bisa mengandalkan sisi eksternal untuk mendorong kinerja ekonomi, sehingga Pemerintah mencoba mendorong permintaan domestik melalui investasi maupun konsumsi masyarakat. Kinerja investasi diharapkan dapat terdorong melalui belanja infrastruktur yang meningkat besar, sementara itu konsumsi masyarakat dapat terungkit melalui kebijakan penyesuaian PTKP dan berbagai program bantuan sosial. Dengan demikian diharapakan keduanya dapat menahan melemahnya kinerja sisi eksternal (perdagangan internasional).

Jadi, kenaikan PTKP ini justru dipandang sebagai upaya untuk memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong masyarakat (yang penghasilannya kini terbebas dari pajak) untuk mengkonsumsi lebih banyak. Penurunan penerimaan pajak akibat kenaikan PTKP dapat dikompensasi dengan kenaikan penerimaan PPN akibat konsumsi masyarakat yang meningkat. Pendapatan yang ‘utuh’ akan mendorong belanja masyarakat sehingga pada gilirannya akan mendorong permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Salah satu rahasia Indonesia bisa bertahan di tengah kelesuan ekonomi global pasca 2008 itu salah satunya karena postur ekonominya yang gak terlalu mengandalkan pemasukan dari ekspor, tapi dari tingginya konsumsi domestik (secara populasi keempat terbesar di dunia gitu). Pemerintah tampaknya sadar akan hal ini dan ketika ada gejala ekonomi melemah karena turunnya konsumsi, dicarilah cara agar masyarakat memperoleh insentif untuk mau membelanjakan uangnya kembali sekaligus menggerakkan roda perekonomian, salah satunya ya dengan cara ‘pembebasan pajak’ bagi penghasilan kelas menengah yang belum tergolong mapvin ini. Man, I got my degree in economics not for nothing. *nyombong*

Meskipun buat saya pribadi ‘strategi’ pemerintah ini gak begitu ngaruh (karena setelah penghasilan tidak dikenakan pajak toh konsumsi saya rasanya tetep gini-gini aja), tapi tentu harapan saya asumsi pemerintah bahwa turunnya penerimaan PPh akan mampu ditutup penerimaan PPN akibat meningkatnya konsumsi dapat terwujud. Mudah-mudahan perekonomian NKRI mampu rebound dan terus tumbuh di tahun-tahun berikutnya. Pertanyaannya sekarang adalah: kalo treshold PTKP dinaikin dan penghasilan jadi tidak dikenakan pajak, yang otomatis membuat ‘tidak taat pajak’, masihkah orang-orang kayak kami ini berkesempatan menjadi ‘orang bijak’? :D

Advertisements